Jakarta – Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 menjadi forum strategis membahas arah kepemimpinan dan masa depan organisasi. Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir dan tokoh senior PBNU KH Anwar Iskandar menyampaikan pandangan mereka dalam Sidang Pleno II di Pondok Pesantren Al Falah, Ploso, Kediri, Minggu (21/6/2026).
Kiai Afif, sapaan akrab KH Afifuddin Muhajir, membedah dua prinsip utama NU sebagai organisasi. Prinsip tersebut meliputi hal-hal yang bersifat permanen (harga mati) dan hal-hal yang dapat beradaptasi.
"Persoalannya hal-hal apa saja di dalam NU ini yang harga mati dan hal-hal apa saja di dalam NU yang bisa beradaptasi," ujar Kiai Afif dalam keterangan tertulis.
Menurutnya, ada empat hal yang tidak bisa berubah. Yakni Qanun Asasi (termasuk mukaddimah, Qanun Asasi yang bersifat ushul, dan Khittah), konsep NU sebagai jam’iyyah ijtima’iyyah (bukan partai politik), NU berdasarkan Pancasila, serta ideologi Ahlussunnah wal Jamaah Annahdliyyah.
Kiai Afif kemudian menjelaskan mekanisme pemilihan dalam NU. Ia mempertanyakan apakah mekanisme tersebut termasuk hal permanen atau adaptif.
"Berbicara tentang mekanisme pemilihan, apakah termasuk yang harga mati atau apakah yang termasuk bisa beradaptasi?" ujarnya.
Ia merinci bahwa harga mati didasarkan pada hal-hal yang bersifat tujuan. Sementara mekanisme pemilihan dipandang sebagai sarana menggapai tujuan, sehingga digolongkan kepada hal yang bisa beradaptasi.
"Harga mati dalam hal yang menyangkut tujuan, akan tetapi bisa beradaptasi dalam hal-hal yang menyangkut sarana untuk mencapai tujuan," jelasnya.
Prinsip yang tidak bisa ditinggalkan dalam mekanisme pemilihan adalah musyawarah. Hal ini mengacu pada perintah Nabi dalam setiap persoalan, bahkan yang kecil sekalipun.
"Apalagi dalam persoalan besar seperti pemilihan pemimpin. Kemudian disebut sebagai ahlussyuro, kemudian disebut sebagai ahlul ikhtiyar, kemudian disebut sebagai Ahlul Halli Wal Aqdi," ungkapnya.
Kiai Afif mengingatkan bahwa menjadi bagian dari pemilih atau tim penentu dalam forum tertinggi NU bukanlah perkara mudah. Ada prasyarat ketat yang harus dipenuhi.
Oleh karena itu, penentuan sistem pemilih dan pemilihan harus selalu menitikberatkan pada jalur musyawarah. Terkait perdebatan sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) atau regulasi pemilihan lainnya, Kiai Afif menyerahkan sepenuhnya pada forum permusyawaratan resmi.
"Mekanisme bisa dimusyawarahkan bagaimana baiknya. Mudah-mudahan di Muktamar nanti bisa dirembugi tentang apa yang terbaik (untuk NU)," pungkas Kiai Afif.
Masa Depan NU
Sementara itu, KH Anwar Iskandar mengatakan Munas dan Konbes NU 2026 juga menjadi ajang silaturahim di penghujung periode kepengurusan PBNU. Forum ini membahas berbagai persoalan yang dihadapi bangsa.
"Begitu kompleksnya persoalan yang dihadapi bangsa ini menjadi bagian tanggung jawab NU dalam dedikasi perkhidmatan terhadap agama, umat, nusa, dan bangsa," kata Kiai Anwar.
Menurutnya, forum ini sangat strategis sehingga memerlukan ijtihad dari seluruh peserta. Tujuannya menghadirkan NU yang memberi manfaat besar bagi kepentingan bersama.
"Oleh karena itu, Munas dan Konbes harus melahirkan sebuah keputusan yang menampakkan kepedulian NU terhadap masa depan," jelasnya.
Ia mencontohkan pentingnya mengoptimalkan Lazisnu sebagai lembaga filantropi resmi PBNU. Lazisnu mengelola dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), dan Dana Sosial Keagamaan sebagai bagian dari perkhidmatan NU dalam mencerdaskan bangsa.
"Kita banyak ketinggalan dalam perguruan tinggi, rumah sakit," ujarnya.
Kedua, NU perlu memperkuat pengembangan Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja). Ini penting di tengah persaingan global dan beragam corak dakwah Islam yang berkembang di dunia digital.
"Kita tidak bisa mengingkari, lepas dari kehidupan digital ini. Tidak seorang pun yang bisa bebas dari dunia digital," katanya.
Meskipun digitalisasi memiliki dua sisi, yakni manfaat dan mudarat, Kiai Anwar menekankan bahwa pendekatan tradisional saja tidak lagi cukup sebagai sarana dakwah.
"Kita tahu betul bahwa digital sebagai alat dakwah tidak bisa lagi memakai cara tradisional saja," ujarnya.
Kiai Anwar mengingatkan NU akan tertinggal jika tidak mempersiapkan diri menghadapi generasi Z. Generasi ini lahir di era digitalisasi dan akan menentukan masa depan agama, bangsa, dan negara.
"Kita akan tertinggal ke depan karena di depan kita ada generasi Z yang akan menentukan masa depan agama, bangsa, dan negara kita," katanya.
Oleh karena itu, Kiai Anwar berharap Munas dan Konbes NU 2026 dapat melahirkan rumusan pemanfaatan teknologi digital. Hal ini untuk penguatan ideologi dan ajaran agama.
"Karena itu perlu lahir dari Munas Konbes bagaimana memanfaatkan digital untuk ideologi agama, ajaran agama kita," jelasnya.
Selain itu, Kiai Anwar menyoroti besarnya potensi sumber daya manusia (SDM) NU yang tersebar di berbagai bidang, seperti politisi, pengusaha, dokter, ahli teknologi, pertanian, dan IT. Potensi ini belum optimal.
Menurutnya, potensi tersebut perlu diakomodasi dan dikoordinasikan. Ini agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar.
"Itu penting diakomodasi, jangan biarkan mereka tercecer. Itu potensi besar yang bisa memberi manfaat, hanya tinggal dikoordinir saja," katanya.
Ia berharap Munas dan Konbes mampu melahirkan keputusan yang memungkinkan potensi warga NU terkonsolidasi. Serta dapat berkontribusi dalam berbagai sektor kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat.
"Mari Munas dan Konbes melahirkan yang memungkinkan potensi warga NU dikoordinir dalam berbagai pemangku kebijakan yang memberikan manfaat untuk rakyat," pungkas Kiai Anwar.
