BerberaNews.net, Partai Golkar menyatakan terbuka untuk mendiskusikan usulan penghapusan ambang batas parlemen dalam pembahasan RUU Pemilu. Usulan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Anggota Komisi II DPR dari Golkar, Ahmad Irawan, menyampaikan hal itu kepada wartawan pada Kamis (29/1/2026) di Jakarta.
Menurut Irawan, Golkar terbuka untuk mendiskusikan secara politik usulan tersebut. Dia menjelaskan, ambang batas parlemen tidak hanya sebatas mengenai suara yang dianggap terbuang. Namun, juga menyangkut stabilitas pemerintahan presidensial, fragmentasi, dan keterwakilan politik.
Irawan menekankan pentingnya membahas dampak dari usulan tersebut. Ia menyebut, kesepahaman dan konsensus awal harus disepakati mengenai tujuan penerapan atau penghapusan ambang batas. Serta dampak jika ambang batas diturunkan hingga nol persen, tetap, atau dinaikkan.
Legislator Dapil Jawa Timur V itu menambahkan, usulan tersebut tentu perlu dipelajari lebih lanjut. Ia menyoroti banyak negara juga masih menerapkan ambang batas dalam pemilu. Keputusan ini, kata Irawan, akan terkait erat dengan sistem pemerintahan dan legislatif Indonesia.
Sebelumnya, PAN mengusulkan penghapusan ambang batas parlemen dalam pembahasan RUU Pemilu. PAN menilai ketentuan ambang batas selama ini menyebabkan jutaan suara pemilih tidak terwakili di DPR.
Wakil Ketua Umum PAN Eddy menegaskan, partainya termasuk yang dari dulu memang menginginkan penghapusan ambang batas. Hal ini berlaku untuk pemilihan presiden maupun legislatif. "Karena kita melihat dengan adanya ambang batas ini ada jutaan pemilih yang kemudian tidak bisa ditampung aspirasinya di DPR karena partainya tidak lolos, dan itu jumlahnya tidak kecil, belasan juta," ujar Eddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
